Oleh: tettystak | April 8, 2008

PenCegaHan kORUpSI ……

Membaca informasi di media belakangan ini tentang kenaikan gaji dari aparatur negara untuk mencegah korupsi yang terjadi, saya hanya bisa tersenyum. Pertanyaan dalam hati benarkah dengan meningkatkan gaji atau tunjangan dari pejabat bisa meredam atau mencegah korupsi? 😛

Dari pengamatan saya beberapa tahun belakangan ini tingkat korupsi di indonesia semakin meningkat, malah ada yang melibatkan anggota DPR. Orang awam bisa menerka berapa gaji yang diterima anggota DPR, pasti angka yang cukup menabjupkan yang bila di kategorikan adalah penghasilan yang cukup tinggi. Tapi apa… ternyata tingkat korupsi di DPR adalah yang terparah, malah melibatkan BI segala. Jadi benarkah teori mencegah korupsi dengan cara meningkatkan gaji aparatur negara..?

Ditengah gaji yang diperoleh oleh aparatur negara, dan birokrasi bagaimana kinerja meraka, sudah jadi rahasia umum birokrasi bekerja tidak efisien, ketika saya mengurus di kelurahan, dibanding saya mengurus sesuai prosedur, dibanding dengan memberi “uang tips” proses pengerjaan malah akan lebih cepat jika kita mengasih uang tips. Itu baru tingkat kelurahan, coba kita tengok tingkat department, saya pernah bersama bagaian legal dari perusahaan saya mencoba mengurus pendaftaran kartu garansi untuk suatu produk baru, bagian legal menyerahkan “amplop” untuk orang departemen perdagangan. dengan alasan mempercepat perijinan.

Mengapa setiap pemberantasan korupsi ditingkat aparat selalu dikaitkan dengan gaji yang minim, kenapa…?, coba pikir kalau alasan gaji minim menjadi alasan mengapa mereka mau masuk PNS yang memang mereka ketahui dengan gaji yang standar. Kalau mau gaji besar kenapa meraka tidak bekerja atau berusaha saja. malah kita bisa saksikan berapa juta warga Indonesia yang berlomba jadi PNS.

Kalangan aparat adalah orang yang beruntung, bila terjadi korupsi selalu mengatakan gaji yang kecil, bagaimana dengan rakyat yang pada umumnya yang berpenghasilan UMR, dengan pendaptan minimal, apakah mereka bisa menuntut kenaikan gaji sesuai dengan aparat, samakan status yang dimiliki. Coba bandingkan kerja seorang buruh dengan seorang pejabat. seorang buruh harus bekerja dengan keringat dan tenaga yang maksimal untuk mendapat gaji minimal (UMR), sedang pejabat hanya bekerja minimal menuntut gaji yang maksimal. jadi wajarkah?

Kenapa kalau buruh selalu dikaitkan dengan daya saing negara, ketika buruh meminta kenaikan UMR, sungguh berat, dan selalu dikaitkan dengan daya saing negera, dan selalu posisi buruh dalam kondisi lemah. Sedangkan ketika aparat meminta kenaikan adalah wajar. dimana keadilan di negeri ini.

Apakah aparat wajar mempunyai gaji yang besar, dan Buruh wajar mendapat gaji UMR?, Padahal untuk kebutuhan hidup saja UMR tidak mencukupi, seharusnya yang wajar mendapat kenaikan gaji adalah buruh yang notabene lebih dari separuh dari jumlah penduduk di Indonesia, dibanding segelintir aparat yang rakus dan tamak dengan penghasilan.

Yang harus dibenahi adalah penegakan hukum yang selama ini hanya menghukum kaum yang bergaji UMR dibanding dengan Aparat, kenapa karena aparat mempunyai kekuasaan, dan Uang untuk membayar penegak hukum. Contoh kasus di depan mata adalah Jaksa Urip. dan beralasan gaji urip yang sebesar Rp 3.5 tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. kalau gitu kenapa mau pak jadi jaksa, cari kerja lain aja.

Waduh Rp 3.5 dibilang tidak sesuai, seperti yang kita ketahui, gaji memang sebesar itu, tapi penghasilannya berapa ya, kan ada berbagai macam tunjangan, atau amplop kanan kiri. jadi penghasilannya berapa ya. Gaji tidak sama dengan penghasilan bukan. Tidak percaya, coba deh lihat kehidupan aparat, dan PNS, yang memiliki rumah dan Kendaraan serta fasilitas hidup yang wah, yang terkadang tidak masuk akal dengan gaji yang dimiliki oleh aparat atau PNS. tapi kita tidak boleh buruk sangkakan, barang kali mereka berbisnis, atau malah dapat warisan dari orang tuanya.

Bandingkan dengan kaum UMR, untuk beli rumah selonjorpun sulit (RSS) saja tidak mampu, apakah terdapat keadilan dengan kaum UMR. Jadi wajarkah Jika mereka korupsi dengan alasan gaji yang kurang. Silahkan jawab sendiri. hanya berharap keadilan bisa ditegakan di bumi Indonesia. para pejabat coba pikirkan kaum UMR ini, jangan memikirkan diri sendiri lah.

Erwin Arianto,SE
SINCERITY, SPEED, INOVATION dan INDEPENDENCY
Erwin Arianto-erwinarianto@gmail.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: