Oleh: tettystak | April 17, 2008

Jalan Ilegal Itu Ternyata Dibuat Pemda ……..

Selasa, 15 April 2008 | 20:27 WIB 😥

http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/15/20274074/ jalan.ilegal. itu.ternyata.dibuat.pemda.

MEDAN, SELASA – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengaku tidak tahu jalan yang dibangun masuk kawasan Suaka Margasatwa Barumun. Pemerintah setempat membangun daerah itu untuk membuka isolasi daerah tertinggal. Pemkab baru mengetahui jalan itu masuk kawasan konservasi setelah menerima surat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara.

“Kami ingin membuka daerah yang terisolasi. Kebetulan program Pemkab Tapsel ingin mengentaskan kemiskinan di daerah itu, ” tutur Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Arwin Siregar, Selasa (15/4) .

Menurut Arwin, pembangunan itu juga dilakukan atas permintaan masyarakat setempat . Pemkab Tapsel kemudian menganggarkan pembangunan jalan itu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2007 senilai Rp 1,25 miliar. “Setelah kita tenderkan dan kita laksanakan, kita baru tahu daerah itu masuk dalam suaka margasatwa, ” tuturnya.

Pemkab, tuturnya, hanya ingin membuka daerah terisolasi yang menghubungkan Kecamatan Batang Angkola dengan Simaninggir sepanjang 10 km. Jalan itu sebelumnya merupakan jalan perintis yang kemudian ditingkatkan menjadi jalan umum. Selama ini, katanya, warga setempat terhambat karena buruknya akses transportasi. Ketua DPRD Tapsel Bachrum Harahap tidak bisa di konfirmasi melalui telepon selulernya.

Warga Desa Batang Onang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara (setelah dimekarkan dari Tapsel) Sulaliman Siregar mengatakan, pembangunan jalan itu mengada-ada. Selama ini sudah ada jalan yang menghubungkan daerah yang dinilai terisolasi itu. Pembangunan jalan sudah mencapai 8 kilometer dengan lebar 8 sampai 12 meter. Luas hutan yang sudah terbabat untuk pembangunan jalan itu antara 64.000 dan 96.000 meter persegi. Kendati masih proses awal, pembangunan jalan itu sudah menimbulkan fragmentasi ekosistem alam.

Kepala Balai Besar KSDA Sumut Djati Witjaksono Hadi mengatakan, suratnya ke Pemkab Tapsel hingga kini belum dibalas. Surat yang isinya memberitahukan pembuatan jalan di Suaka margasatwa Barumun dan hutan l indung register tujuh melanggar hukum. Ketentuan yang dimaksud Djati tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 5 Tahun 1990 dan tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

BBKSDA meminta Pemkab Tapsel menghentikan pembangunan itu sebelum ada izin dan menutup jalan tersebut untuk dijadikan jalan umum. Namun surat itu belum juga mendapat respon sejak dikirim pada 26 Maret 2008 . BBKSDA berencana mengirim surat susulan tentang hal yang sama. Berdasarkan pemetaan BBKSDA, hutan di kawasan SM Barumun dan hutan lindung register tujuh di Tapsel masih terjaga baik . Pembangunan jalan itu jelas mengancam kekayaan flora dan fauna di antaranya meranti bunga ( Shore acuminata), meranti padi (Shore sp ), harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), dan burung kuau ( Aquasinus argus).

NDY


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: